This text has been re-edited to correct typos,
after being sent to mailing lists 29 May 1998.
It was mounted on the Web on Mon, 01 June 1998
______________________________________________


Date: Fri, 29 May 1998 19:37:39 +0200 
To: INDONESIA-L <apakabar@clark.net> 
From: Waruno Mahdi <mahdi@fhi-berlin.mpg.de>
Subject: Bersatu, bersatu, sekali lagi bersatu!

Di tengah-tengah kegembiraan dengan jatuhnya pemerintah mantan Presiden Soeharto, hati ini masih terus saja digerowoti rasa cemas.

Ini bukan saja karena reformasi belum juga terlaksana dan pemerintahan masih tetap mencerminkan tatanan lama. Yang paling mencemaskan adalah bahwa kekuatan reformasi akannya bingung sendiri dengan jatuhnya Soeharto dan sekarang tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ini merupakan bahaya yang besar, karena secara langsung membuka pintu untuk "come-back"-nya pemerintahan lama.

Mari kita semua berseru kepada pemimpin-pemimpin gerakan reformasi yang sudah diketahui memiliki backing massa yang cukup besar untuk memenuhi tanggungjawabnya kepada pergerakan: Megawati, Amien Rais, Abdurrachman Wahid, dan Emil Salim (kalau perlu, dengan ditambah satu dua orang lain) baiklah segera berkumpul mendirikan semacam Gabungan Aksi Reformasi untuk berembuk dan secepat mungkin melahirkan program bersama jangka-pendek yang kemudian dapat disodorkan secara bersama kepada Presiden Habibie (dan Pangab Jenderal Wiranto) dan diperundingkan pelaksanaannya. Aksi bersama pemimpin-pemimpin gerakan reformasi ini kemudian didukung ramai-ramai oleh kekuatan mahasiswa dan segenap massa lainnya yang tergalang dalam organisasi yang dipimpin tokoh-tokoh itu, demikianpun oleh semua massa lain yang memperjuangakn reformasi.

Melihat tokoh-tokoh itu sampai saat ini kelihatannya masih agak sungkan-sungkanan, marilah para mahasiswa beraksi kembali, mendesak mereka untuk berkumpul, dan juga mengajak massa rakyat luas untuk secara massal menuntut dari pemimpin-pemimpin itu untuk berkumpul demi menyelamatkan reformasi.

Yang perlu diurus oleh "Gabungan Aksi Reformasi" (atau entah apa namanya nanti) seperti itu itu:

1. Pelaksanaan pemilihan umum dalam tahun ini juga, dan penciptaan syarat-syarat untuk kampanye pemilu yang demokratis dan bebas. Untuk itu perlu dirumuskan undang-undang baru untuk kepartaian, pemilihan umum, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, hak memilih dan dipilih, dsb, pengganti undang-undang lama. Untuk itu sedapat mungkin diatur supaya terjadi sidang istimewa MPR. Kalau tidak mungkin, supaya dicari jalan keluar lain agar sedapat mungkin konstitusional (perlu dicatat, MPR yang ada ini pun tidak 100% konstitusional, jadi ini cuma pilihan antara "kurang sempurna A" dengan "kurang sempurna B").
   Semua undang-undang baru ini hanyalah sementara, karena yang lebih memadai baru akan bisa ditetapkan oleh satu DPR dan MPR hasil pemilihan umum yang bebas dan demokratis nanti. Yang amat penting lagi, untuk pemilihan umum pertama nanti, urgen sekali jumlah partai dibatasi (misalnya, maksimal lima). dengan demikian, kekuatan reformasi yang masih kocar-kacir ini bisa di paksa untuk mencari konsens (ini satu prosedur amat penting dalam kehidupan demokrasi, dan kita perlulah secepat mungkin mulai berlatih. Lihat: AS cukup dengan 2 partai, Britania Raya 3, makin sedikit makin baik). Satu gerakan reformasi yang terpecah-belah atas belasan atau puluhan partai akan merupakan makanan empuk bagi musuh-musuh reformasi.
   Demi hasil pemilu nanti itu benar-benar konstitusional, maka kekuatan orde lama "Orba" pun harus mendapat kesempatan dirinya diwakili oleh satu partai (misalnya dibawah pimpinan Presiden Habibie? atau Mbak Tutut?). Selain itu perlu diatur cara perwakilan ABRI dalam proses peralihan ini yang perlu dimufakatkan antara "Gabungan Aksi Reformasi" itu dengan pihak ABRI.

2. Tanpa menunggu pemilu dengan hasilnya nanti, segera perlu dipikirkan jalan untuk menanggulangi krisis ekonomi yang menimpa rakyat, agar secepat mungkin mulai mengurangi penderitaan rakyat. Dalam hal ini, "Gabungan Aksi Reformasi" bisa mencapai persetujuan dengan pemerintah dengan perhitungan: pemerintah lebih lega bertindak kalau tidak harus was-was terus melirik kearah gerakan reformasi, karena sudah mengakorkan tindakannya lebih dulu dengan gerakan tsb., sedangkan gerakan reformasi mendapat saluran turut mengajukan dan menggawangkan usul-usul kongkrit untuk penanggulan krisis. Tidak akan ada salahnya, kalau dalam perembukan masalah ini juga diturutkan pendapat ahli-ahli seperti Mar'ie Muhammad, Soedrajat Djwandono, dll., yang dalam masa lampau sudah cukup menunjukkan integritasnya bahkan pun dengan bertahan melawan tekanan dari istana Cendana dulu.
   Adanya "backing" dari "Gabungan Aksi Reformasi" akan penting juga bagi pemerintah sementara yang sekarang ini, dalam menangani imperium korporatif keluarga Soeharto. Ini memang satu masalah yang pelik sekali, dan perlu mendapat perhatian segera, karena sangat mempengaruhi cepat-lambatnya penyembuhan keadaan ekonomi. Terlepas dari aksi demonopolisasi yang harus selesai secepat mungkin, ada problim berkenaan dengan tuntutan pengusutan kekayaan keluarga Soeharto. Tetapi kekayaan itu mempunyai dua muka. Mukanya yang satu dikasiati oleh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan demi memperkaya diri secara tidak sah. Sudah lumrahlah orang menuntut ini diusut. Tapi ada muka lain, dimana kekayaan itu telah menjadi induk persediaan dana dalam ekonomi Indonesia, sehingga, jangankan pengusutannya, perspektif "mungkin akan diusut" sajapun sudah mempunyai akibat-akibat sangat negatif bagi pemulihan kelancaran ekonomi, dan pasti membuat pasaran moneter Indonesia menjadi peka sekali terhadap setiap serangan spekulan-spekulan internasional gaya Soros dalam bulan-bulan berikut.
   Oleh karena itu, yang perlu dikedepankan sekarang menurut pendapat saya bukan pengusutan sah atau tidaknya kekayaan itu (kita toh sudah tahu semua, itu tidak sah), melainkan pengawasan terhadap kekayaan itu, mengingat pengurusan kekayaan tersebut mempunyai arti vital bagi keselamatan nasional. Mengingat akan ada terus syakwasangka (yang sangat lumrah) dari rakyat yang luas terhadap gerak-gerik pemerintah sementara ini, perlulah kerjasama dengan tokoh-tokoh pimpinan gerakan reformasi yang representatif untuk dapat menjamin kestabilan moneter dan menangkis serangan-serangan spekulan.

Salam Reformasi,    Waruno