Teman-teman TRW yang baik,

Saya turut sedih melihat kedudukan Presiden reformasi pasca-Soeharto yang pertama sekarang sangat terancam benar. Tetapi, lebih sedih lagi karena sebagiannya mungkin tidak lepas dari kekeliruan Gus Dur sendiri.

Perlu kita ingat, bahwa yang berdasarkan Pemilu kemarin itu sesungguhnya berhak dipilih jadi presiden itu memang Mbak Mega. Tetapi karena sikap konyol persekutuan status-quo dan poros klerikal non-sekularis yang menggembarkan seakan-akan Islam tidak membolehkan perempuan menjadi presiden, terpaksa mencari jalan keluar lain. Maka masih untung untuk reformasi, bahwa yang terpilih kemudian Gus Dur. Tetapi, apabila di kemudian ada kemungkinan untuk meniadakan siasat konyol anti-perempuan kemarin itu, maka pada prinsipnya, mestinya, ya merasa senang kalau kepresidenen bisa kembali ke tangan yang seharusnya sejak semula mendapat: yakni Mbak Mega. Mestinya......

Tapi mari kita kesampingkan dulu macam-macam reserve terhadap Mbak Mega jadi presiden. Kita lihat dulu formalnya sajapun, memang beliau yang berhak.

Yang agak runyam bagi reformasi, adalah bahwa yang membuka jalan untuk ini bukan kekuatan reformasi, melainkan bahkan status-quo/poros. Disini, saya pikir, tampak kekeliruan Gus Dur yang kalah set. Karena mestinya, setelah menjadi kenyataan kemungkinan Mbak Mega menjadi presiden berkat dorongan statusquo/poros, lebih baik Gus Dur sendiri yang kemudian mengambil inisiatif untuk merealisasi itu. Dan Gus Dur sendiri memanggil sidang MPR.

Untuk itu ada alasan kuat: Dulu Mbak Mega ditolak haknya menjadi presiden dengan dalih beliau adalah perempuan. Maka, kalau sekarang beliau akan dibolehkan kembali menjadi presiden, mesti ada penyelesaian yang tuntas, artinya, mesti ada pendasaran hukum yang menegaskan bahwa perempuan dan lelaki sama haknya untuk menduduki posisi pimpinan dalam negara dan pemerintah. Artinya, mestinya Gus Dur yang mengajukan hal itu, dengan maksud meletakkan jabatan demi bisa terpilihnya Mbak Mega. Karena kalau MPR akan bersidang, undang-undang demikian ini dulu yang perlu dilempangkan, sebelum bisa memilih Mega sebagai Presiden. Wong terbukti: satu setengah tahun yang lalu masih ada halangan formal terhadap pemilihan Mbak Mega, maka sebelum beliau bisa dipulih sekarang, halangannya itu mesti dikesampingkan dulu secara formal, secara undang-undang.

PDIP pasti tidak mungkin menolak ataupun bahkan "bungkam" alias "netral". PAN dan Golkar pun susah untuk menolak. Tinggal poros itu yang akan dilema, dihadapkan kepada buah malakamang. SYUKUR!!! Gus Dur mesti maklum, bahwa (a) tanpa dukungan PDIP, beliau tidak bisa bertahan sebagai presiden, dan (b) kalau Mega jadi presiden, reformasi hanya bisa terjamin kalau itu dengan PKB, dan bukan melawan PKB. Karena itu, memang jalan keluar satu-satunya, Gus Dur mengundurkan diri dan membuka jalan kepada Mbak Mega. Untuk itu, memanggil sidang luarbiasa MPR dan pertama-tama mencamkan hak perempuan menjadi presiden sebagai undang-undang ataupun tambahan kepada UUD.

Sekarang soal kedua: di satu milis ada orang bertanya: apakah Mega itu kuda Troya orba? Saya pikir, formulasinya sedikit keliru, mestinya apakah kuda Troya TNI? Jawabannya, kemungkinan besar "Ya". Tetapi ini belum pasti berarti jelek. Kita tahu, bahwa Gus Dur yang mula-mula mencoba menundukkan militer itu kemudian gagal. Karena itu, ukuran "lebih baik" atau "lebih jelek" harus kita ambil dari hal "gagal" itu.

Tak perlu disangsikan, yang berkuasa di tanahair adalah TNI. Terbukti oleh pengalaman Gus Dur sendiri. Apakah TNI itu masih orba, memang sangat masuk diakal, tetapi tidak pasti persis begitu. Perlu kita pahami, bahwa kejadian reformasi secara legal hanyalah mungkin kalau pihak berkuasa sendiri turut memahami keharusannya, artinya turut memahami bahwa dirinya sendiripun sangat dirugikan kalau tidak ada reformasi. Reformasi yang dipaksakan terhadap pihak berkuasa yang melawan itu namanya bukan reformasi, melainkan revolusi. Untuk itu perlu menghancurkan aparat negara lama dan membangun aparat negara baru. Selama kita tidak maksud berevolusi, melainkan mau bereformasi, akan tetap tergantung kepada lapisan sosial yang memimpin.

Sangat disayangkan, perwakilan politik klas menengah luar-Jawa tidak mendukung usaha kekuasaan sipil untuk meluruskan kembali prinsip "politik adalah panglima" sehingga akibatnya prinsip malah "senapan adalah panglima" pulih kembali. Tetapi boleh jadi "senapan" itu lambat laun mulai mengerti inti masalah, yaitu kalau melanjutkan cara pemerintahan lama a la orba, Indonesia tambah hancur. Maka segala kerukan hasil kkn dulu akan hambyar saja. Wong situasi 3 tahun terakhir ini ya hasil ekonomi ala orba itu. Untuk membawa lari kekayaannya keluar negeri pun sulit. Wong sudah disinyalir bahwa pemerintah-pemerintah negeri industri tidak bersimpati kepada orang-orang yang menterlantarkan Indonesia sampai luluh lantak......

Karena itu, kita dapat juga menggambarkan dilema TNI sebagai berikut: Mereka merasa juga perlu bereformasi, tetapi takut. Karena pada saat sedang direformasi, TNI akan sangat peka, tak bisa menangkis secara tuntas kalau kena serangan politik. Karena itu mereka tidak berani bereformasi selama tidak yakin dirinya aman. Kalau presidennya Mega, kiranya mereka merasa aman, maka bisa berani bereformasi. Hanya saja, apakah ini bukan ilusi?

Boleh jadi. Untuk mencegah jangan sampai bahaya bahwa itu ilusi isapan jempol itu terlalu akut, perlu supaya pada kepresidenen Mbak Mega kelak itu, Gus Dur dengan PKB tetap sekutunya. Kembalilah kita ke posisi semula yang dimasalahkan di atas: untuk menyelamatkan reformasi, Gus Durlah yang harus berinisiatif, supaya Mbak Mega menjadi presiden.

Alternatifnya ya, menurut teori, cuma pemberontakan bersenjata lho. Tapi selain pendukung Gus Dur di Jateng/Jatim, mana massa pemberontaknya? Mau berontak kalau PDIP di pihak yang diberontaki? Malah satu ilusi yang lebih besar lagi, bukan? Pemberontakan harus dicegah. Dan mencegahnya hendaknya jangan dengan mendrop pasukan payung di Jatim, melainkan dengan jalan Gus Dur sendiri membuka jalan untuk Mega.

Salam, Waruno